KAPASITAS LPM DAN BPD DI PEMERINTAH DESA

 

Kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai "parlemen" desa yang beranggotakan 5 hingga 9 orang dengan fungsi menyerap aspirasi, membuat peraturan desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Sementara itu, kapasitas LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan fisik (infrastruktur) dan non-fisik (sosialisasi dan pelatihan) di bawah bimbingan pemerintah. Keduanya bekerja sama dalam pemerintahan desa untuk memajukan desa. 

Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

• Perwakilan masyarakat: 

  BPD mewakili masyarakat desa untuk menyerap aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah desa. 
• Fungsi legislasi: 

  BPD memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyusun serta menetapkan APBDes bersama Kepala Desa. 
• Fungsi pengawasan: 

  Anggota BPD bertugas mengawasi kinerja kepala desa, termasuk penggunaan anggaran desa. 
• Jumlah anggota: 

  Jumlah anggota BPD adalah ganjil, minimal 5 dan maksimal 9 orang, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keuangan desa. 

Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

• Fungsi pemberdayaan: 

  LPM dapat menerima bimbingan, pelatihan, dan pembinaan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan desa.
• Pembangunan fisik: 

  LPM terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti saluran air, perbaikan jalan, dan gedung.
• Pembangunan non-fisik: 

  LPM menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Hubungan antara BPD dan LPM

• Kemitraan: 

  Keduanya adalah mitra kerja dalam membangun dan menjalankan visi serta misi desa, sehingga tercipta harmonisasi lembaga-lembaga desa. 
• Pelaksanaan pembangunan: 

  Keduanya berperan dalam mengawal pembangunan desa, di mana BPD berfungsi sebagai pengawas dan LPM sebagai pelaksana pembangunan di lapangan. 
• Peningkatan kapasitas: 

  Pemerintah desa rutin melaksanakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja BPD dan LPM.